Menurut Menhankam, ABRI sangat peduli masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak menutup mata atas realitas yang terjadi.
"Meskipun saat pelanggaran itu terjadi mereka dalam suasana penugasan menumpas GPK bersenjata, buat ABRI itu bukan alasan untuk boleh melakukan hal-hal yang tidak terpuji," katanya.
Ditegaskan, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, dan itu adalah pemberian Allah SWT.

"Banyak prajurit yang telah dijatuhi hukuman akibat perbuatannya pada saat operasi yang lalu. Namun seandainya masih ada di antaranya yang tidak berhasil terungkap, kita semua sangat percaya bahwa cepat atau lambat mereka pasti mendapat ganjaran dari Allah SWT," katanya dihadapan para ulama, dan ratusan tokoh masyarakat Lhokseumawe.
Wiranto juga mengutip ayat al-Quran surat Ibrahim ayat 42. "Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai atas perbuatan orang-orang yang dzalim. Sesungguhnya Allah SWT hanya memberi waktu kepada mereka sampai suatu saat mata mereka akan terbelalak karena adzab-Ku."

Lanjut Pangab, "Selaku pimpinan ABRI saya mohon dengan hormat bantuan bapak-bapak alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk turut membantu pembinaan para prajurit ABRI. Mereka adalah bagian dari masyarakat Aceh yang membanggakan ini," katanya.
"Karenanya, kalau mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, saya yakin bapak-bapak yang mulia mau membantu dan mendukungnya. Namun bila mereka mendekati kemungkaran, mohon jangan segan-segan menegur dan memperbaikinya," kata Wiranto.
Dalam hubungan itu Menhankam secara tegas meminta melaporkan kepada pimpinannya bila ada prajurit yang bertingkah laku tidak terpuji, dan pasti akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Katanya, ABRI ingin prajuritnya terus mengabdi untuk rakyat dan tidak ingin ada prajurit yang menyakiti hati rakyat.

"Pada sisi lain, tidak ingin sedikitpun merekatkan istilah GPK dengan nama Aceh yang saya banggakan ini," katanya.
"Mulai kini telah saya gariskan kepada seluruh jajaran ABRI untuk tidak boleh pernah lagi menyebut istilah GPK. GPK kini harus disebut sebagai GPL (Gerombolan Pengacau Liar) atau sesuai dengan nama pimpinannya. Saya tidak rela sekelompok kecil GPK yang tidak baik itu membawa nama Aceh yang demikian agung dan mulia. Mohon bapak-bapak ulama dan tokoh masyarakat di sini sependapat dengan ABRI untuk tidak menyebut GPK Aceh, tetapi GPL," katanya. Pada kesempatan itu Pangab juga menyinggung tentang tapol dan napol yang terkait atau menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka pada masa lalu. Akan diupayakan pertimbangan realistis masalah mereka untuk diajukan kepada Presiden agar diberikan amnesti atau abolisi.
"Kita semua ingin Aceh terus bertambah jaya. Untuk itu mohon imbauan-imbauan untuk memanggil kembali teman-teman dan saudara saudara kita yang masih bergabung dengan GPK dapat lebih diintensifkan," katanya. (tim)

Pangab: Menindas Manusia,Perbuatan Zalim Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengatakan, penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas hak orang lain adalah perbuatan zalim yang dibenci Tuhan. Jenderal Wiranto mengatakan hal itu di hadapan masyarakat Aceh Utara dalam kunjungan kerjanya, Jumat (7/8).

Menurut Menhankam, ABRI sangat peduli masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak menutup mata atas realitas yang terjadi. "Meskipun saat pelanggaran itu terjadi mereka dalam suasana penugasan menumpas GPK bersenjata, buat ABRI itu bukan alasan untuk boleh melakukan hal-hal yang tidak terpuji," katanya. Ditegaskan, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, dan itu adalah pemberian Allah SWT.

"Banyak prajurit yang telah dijatuhi hukuman akibat perbuatannya pada saat operasi yang lalu. Namun seandainya masih ada di antaranya yang tidak berhasil terungkap, kita semua sangat percaya bahwa cepat atau lambat mereka pasti mendapat ganjaran dari Allah SWT," katanya dihadapan para ulama, dan ratusan tokoh masyarakat Lhokseumawe. Wiranto juga mengutip ayat al-Quran surat Ibrahim ayat 42. "Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai atas perbuatan orang-orang yang dzalim. Sesungguhnya Allah SWT hanya memberi waktu kepada mereka sampai suatu saat mata mereka akan terbelalak karena adzab-Ku."

Lanjut Pangab, "Selaku pimpinan ABRI saya mohon dengan hormat bantuan bapak-bapak alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk turut membantu pembinaan para prajurit ABRI. Mereka adalah bagian dari masyarakat Aceh yang membanggakan ini," katanya. "Karenanya, kalau mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, saya yakin bapak-bapak yang mulia mau membantu dan mendukungnya. Namun bila mereka mendekati kemungkaran, mohon jangan segan-segan menegur dan memperbaikinya," kata Wiranto. Dalam hubungan itu Menhankam secara tegas meminta melaporkan kepada pimpinannya bila ada prajurit yang bertingkah laku tidak terpuji, dan pasti akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Katanya, ABRI ingin prajuritnya terus mengabdi untuk rakyat dan tidak ingin ada prajurit yang menyakiti hati rakyat.

"Pada sisi lain, tidak ingin sedikitpun merekatkan istilah GPK dengan nama Aceh yang saya banggakan ini," katanya. "Mulai kini telah saya gariskan kepada seluruh jajaran ABRI untuk tidak boleh pernah lagi menyebut istilah GPK. GPK kini harus disebut sebagai GPL (Gerombolan Pengacau Liar) atau sesuai dengan nama pimpinannya. Saya tidak rela sekelompok kecil GPK yang tidak baik itu membawa nama Aceh yang demikian agung dan mulia. Mohon bapak-bapak ulama dan tokoh masyarakat di sini sependapat dengan ABRI untuk tidak menyebut GPK Aceh, tetapi GPL," katanya. Pada kesempatan itu Pangab juga menyinggung tentang tapol dan napol yang terkait atau menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka pada masa lalu. Akan diupayakan pertimbangan realistis masalah mereka untuk diajukan kepada Presiden agar diberikan amnesti atau abolisi. "Kita semua ingin Aceh terus bertambah jaya. Untuk itu mohon imbauan-imbauan untuk memanggil kembali teman-teman dan saudara saudara kita yang masih bergabung dengan GPK dapat lebih diintensifkan," katanya. (tim)