Make your own free website on Tripod.com
Dicabut, Status DOM Aceh Satuan Non-Aceh Dipulangkan

LHOKSEUMAWE. Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mencabut status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) ABRI dan memerintahkan semua satuan yang berasal dari luar Aceh agar kembali ke pangkalannya masing-masing.

''Kepada Pangdam I saya beri waktu sebulan untuk menarik semua pasukan yang bukan organik Aceh,'' kata Jenderal Wiranto di Lhokseumawe, kemarin. ''Selaku pimpinan ABRI saya putuskan bahwa keamanan Aceh sepenuhnya saya serahkan kepada rakyat Aceh sendiri, yaitu kepada para ulama, tokoh masyarakat, para guru, pejabat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat termasuk satuan-satuan ABRI milik Polda dan Korem-Korem Aceh sendiri.''

Wiranto yang didampingi Kasum ABRI Letjen Fachrul Razi, Asisten Operasi Kasum ABRI Mayjen Jhony J Lumintang, Sesmen Hankam Brigjen Bambang Sutedjo, dan Ka-BIA Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim tiba di Lhokseumawe kemarin pagi langsung dari Jakarta dengan pesawat khusus.

''Setelah mendapat restu dari Presiden Habibie, mulai hari ini ABRI akan menghapus satus Aceh sebagai DOM dan akan segera menarik satuan-satuan di luar Aceh September tahun ini. Ini dilakukan mengingat daerah Aceh sudah relatif aman,'' ujar Wiranto, di hadapan anggota Muspida dan tokoh masyarakat serta alim ulama Aceh dalam silaturahmi yang berlangsung di aula kabupaten.

Begitu Wiranto menyatakan bahwa status DOM dicabut, seruan Allahu Akbar membahana. Para hadirin terlihat gembira. Tetapi ada juga yang tenggelam dalam keharuan dan meneteskan air mata. ''Hari ini Wiranto adalah tokoh keramat bagi orang Aceh,'' ujar seorang pejabat Pemda kepada Media. ''Ini peristiwa bersejarah. Wiranto mengembalikan kepercayaan daerah ini terhadap pemerintah pusat maupun ABRI yang nyaris hilang,'' katanya.

Keharuan serupa terjadi lagi ketika Wiranto mengungkapkan pencabutan DOM dalam silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan ulama seusai salat Jumat di Masjid Baiturrahman. Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud mengatakan apa yang diumumkan Wiranto kemarin sebenarnya sudah menjadi aspirasi lama seluruh masyarakat daerah "Serambi Makkah". Karena, demikian Gubernur, status DOM merupakan penghambat terbesar arus investasi luar ke daerahnya.

Minta maaf

Pada kesempatan itu Wiranto juga meminta maaf atas tindakan oknum ABRI yang menyakitkan hati masyarakat. ''Bila mereka melakukan kekhilafan jangan segan-segan menegur untuk memperbaikinya. Laporkan pada pimpinannya jika mereka melakukan tindakan tidak terpuji pasti akan ditindak sesuai dengan prosedur,'' kata Wiranto.

Dengan dicabutnya status DOM, demikian Pangab julukan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) sudah tidak relevan lagi sehingga diganti dengan Gerakan Pengacau Liar (GPL) atau gerakan pengacau sesuai dengan nama pemimpinnya.

''Meskipun secara jujur dan realistis kita akui bahwa masih terdapat sejumlah kecil GPK bersenjata, saya pikir ABRI harus segera lebih mengecilkan jumlah satuannya yang ada di daerah ini,'' kata Pangab yang disambut tepuk tangan masyarakat.

Wiranto mengatakan, tidak realistis bila ABRI masih mempertahankan jumlah satuannya seperti pada saat ini, namun tidak juga realistis bila ABRI gegabah menarik habis pasukannya, padahal rakyat harus dilindungi dari gangguan GPK bersenjata yang nyata-nyata masih ada.

''Saya pikir tidak realistis pula bila dalam keadaan yang sudah relatif aman ini saya masih menugaskan satuan-satuan dari luar Aceh untuk bertugas di sini,'' katanya.

Sementara itu pemuka adat Tengku H Usman Adu Kuta Krueng menyatakan berterima kasih kepada Pangab dan minta GPL untuk kembali dari persembunyiannya. Pencabutan status DOM itu terjadi di saat pers dan LSM meributkan pelanggaran hak asasi manusia di daerah tersebut selama operasi militer yang berlangsung sejak 1991. Pers melaporkan bahwa di Aceh terdapat beberapa tempat yang diduga sebagai pemakaman massal.

Sumber Media mengungkapkan satu peleton Kopassus sudah ditarik dari Aceh. Yang tinggal masih satu SST Zipur dan tiga batalion yaitu batalion 111, 112, dan 113.