Kontras Jajaki Pembentukan TPI Kasus Aceh

(BRP) Kontras (komisi anti kekerasan) sedang menjajaki pembentukan Tim Pengusut Independen (TPI) Kasus Aceh, kata Zulfikar MS, koordinator Badan Penasihat Kontras Perwakilan Lhokseumawe kemarin.

Penjajakan tersebut, kata Zulfikar, dilakukan bersama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya, lembaga dan aktifis mahasiswa, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, serta dengan forum-forum yang menaruh kepedulian serius terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh.

Sekarang, kata Zulfikar, masalah ini sedang disosialisasikan di Jakarta. diskusi-diskusi dengan para pakar tingkat nasional di Jakarta bagi pembentukan TPI itu, katanya, terus dilakukan. "Bahkan, rencana pembentukan TPI ini kabarnya telah mendapat dukungan dari Komisi HAM PBB," katanya.

TPI Kasus Aceh itu, menurut informasi yang diperoleh Zulfikar, mencakup beberapa agenda kegiatan. Antara lain; mengusut data-data yang kini tersebar di berbagai sumber (validitasi data). Mengusut kesatuan-kesatuan yang melakukan pelanggaran HAM selama berlangsung DOM.

Selain itu, katanya, TPI ini juga berencana merekomendasikan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM. Merekomendasikan bagaimana bentuk rehabilitasi dan konpensasi terhadap korban pelanggaran HAM.

Terakhir, baru merekomendasikan pemulihan hak-hak ekonomi dan politik rakyat. Dalam bidang ekonomi, menyangkut perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sedangkan dalam bidang politik, apakah masih perlu keberadaan Korem 011/Lilawangsa, atau dihidupkan kembali Kodam I/Iskandarmuda.

Dengan adanya agenda-agenda demikian, menurut Zulfikar, penanganannya langsung kepada esensi permasalahan. Dalam penanganan Kasus Aceh, katanya, yang paling penting harus terlebih dahulu menuntaskan akar permasalahannya. Bukan mengobati ranting masalah dan membiarkan penegakan hukum atas pelanggaran HAM.

"Kalau sanki hukum tidak ditegakkan atas pelaku pelanggaran HAM itu, walaupun para korban DOM itu direhabitasi ekonominya, saya kira penyakit yang sama nanti akan terulang lagi atas rakyat Aceh," kata Zulfikar yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Putra Dewantara (YAPDA) Lhokseumawe itu.

Make your own free website on Tripod.com