PERNYATAAN FKP-DPR SOAL ACEH DINILAI "ASBUN"

Pernyataan Ketua FKP DPR-RI, Andi Matalata yang menilai wajar penundaan penarikan pasukan ABRI non-organik dari Provini Daerah Istimewa (Dista) Aceh kurang proporsional dan lebih terkesan asal bunyi (asbun).

"Kalau tidak tahu persoalannya, dia lebih baik diam dan bukan mengeluarkan pernyataan yang dapat melukai perasaan masyarakat Aceh," kata tokoh masyarakat Aceh, H Teuku Djohan kepada ANTARA di Banda Aceh, Sabtu.

Ketua FKP DPR-RI, Andi Matalata dalam pernyataannya menyebutkan penundaan penarikan pasukan ABRI dari Aceh dianggap wajar karena daerah "Serambi Mekah" ini seakan- akan belum aman.

Kesan belum aman itu dikaitkan dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Lhokseumawe, Aceh Utara, 274 Km sebelah timur Banda Aceh, sesaat setelah acara pelepasan penarikan gelombang kedua pasukan ABRI non-organik, 31 Agustus lalu.

"Kerusuhan itu bukan pemberontokan dan kasusnya sama seperti yang terjadi di beberapa kota lainnya di Indonesia," kata Teuku Djohan.

Pernyataan yang seakan-akan FKP DPR-RI kurang mendukung penghapusan daerah militer (DOM) di Aceh mendapat cemoohan dari masyarakat "Tanah Rencong" karena ia kurang mengetahui aspirasi masyarakat Aceh.

"Pernyataan itu saya anggap sesat dan menyesatkan," kata Mayjen TNI (Purn) H Teuku Djohan yang kini sehari-hari dikenal sebagai Ketua DPD Golkar dan Ketua DPRD Tk-I Aceh.

Make your own free website on Tripod.com